PROSES LAYANAN
Proses Penanganan Perkara Hukum
Kantor kami memberikan pelayanan terbaik dengan proses yang efisien dan mempermudah klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
Kantor kami memberikan pelayanan terbaik dengan proses yang efisien dan mempermudah klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum.
Bantuan hukum gratis itu sendiri terdapat dua jenis yang dapat digunakan masyarakat. Jenis pertama adalah bantuan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum. Jenis lainnya yang bisa kamu manfaatkan adalah melalui advokat yang tengah memberikan layanan cuma-cuma atau biasa disebut dengan Pro bono.
Seorang terdakwa hampir selalu harus menyewa pengacara untuk menangani kasus pidana. Ketika begitu banyak yang dipertaruhkan, pengetahuan dan pengalaman yang dikumpulkan oleh seorang profesional dapat membuat perbedaan besar. Mereka mungkin dapat mengenali masalah dengan kasus penuntutan atau pembelaan yang tersedia yang tidak dapat diidentifikasi oleh orang biasa. Penuntutan dapat membawa sumber daya yang substansial untuk mengejar suatu kasus, jadi menyewa pengacara merupakan cara penting untuk menyamakan kedudukan. Bahkan jika Anda mengaku bersalah, mereka mungkin dapat menegosiasikan tawar-menawar pembelaan yang lebih baik karena penuntutan kemungkinan akan menganggap posisi Anda lebih serius jika Anda memiliki pengacara.
Banding perkara pidana diajukan ke Kepaniteraan Pidana dalam waktu tujuh hari setelah putusan dan tidak dipungut biaya Banding Perkara Perdata diajukan ke Kepaniteraan Perdata dalam waktu empat belas hari setelah putusan, dengan membayar perkara banding.
UU No. 16/2019 Perkawinan pasal 7 mengatur bahwa usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Jika calon suami atau istri belum sampai pada batas usia minimum tadi, maka orang tua/wali dapat mengajukan ijin dispensasi perkawinan dipengadilan.
Saat ini angka perkara ini dari tahun ke tahun semakin menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Yang lebih memprihatinkan lagi, bahwa perkara ini diajukan karena calon istri telah dalam keadaan hamil.
Menurut pasal 20 PP No 9 Tahun 1975, gugatan perceraian dilakukan di tempat Tergugat. Jika alamat Tergugat tidak jelas atau bertempat tidak tetap, maka diajukan di pengadilan ditempat tinggal Penggugat; Demikian juga jika Tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka diajukan di tempat kediaman Penggugat. Tergugat akan dipanggil melalui perwakilan Republik Indonsia setempat.
Data pendiri dan pengurus perusahaan :